Friday, November 24, 2017
Friday, November 25, 2016
Logo 9 BKM Kecamatan Bantaeng
9:08:00 PM
No comments
BKM Bungung Caradde
Kelurahan Lembang
BKM Balla Bassia
Kelurahan Letta
BKM Bawakaraeng
Kelurahan Pallantikang
BKM Pantai Selatan
Kelurahan Tappanjeng
BKM Kayumbaung
Kelurahan Malilingi
BKM Punta Loe
Kelurahan Kayu Loe
BKM Balla Tujua
Kelurahan Onto
BKM Kraton
Kelurahan Karatuang
Monday, October 17, 2016
PLPBK Lanjutan kelurahan Karatuang
7:02:00 PM
No comments
Salah satu kegiatan fisik dalam PLPBK-Lanjutan dikelurahan Karatuang adalah pengerjaan ipal komunal. Kegiatan fisik ini dianggap berhasil karena terdapat cukup banyak bantuan swadaya dari masyarakat yang digunakan untuk pembangunan ipal. Swadaya dari masyarakat pada pengerjaan ipal ini berupa dana, bahan-bahan bangunan maupun tenaga. Hasilnya, ipal terselesaikan dengan baik dan tampak lebih indah dari yang telah direncanakan. Bahkan warga dan KSM yang mengerjakan menjadikan ipal tersebut sebagai taman bunga yang dilengkapi dengan gasebo. Saat ini warga sering nongkrong dan mengobrol di atas ipal tersebut.
Wednesday, October 5, 2016
Workshop Strategi Komunikasi Program Kotaku Bantaeng
9:53:00 AM
No comments
Tim 32 Bantaeng bersama Pemda kabupaten Bantaeng mengadakan workshop strategi komunikasi program Kotaku. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Sekda Bantaeng pada hari kamis 29 September 2016. Workshop dihadiri oleh Sekda Bantaeng bersama SKPD kabupaten Bantaeng, perwakilan masing BKM dan Korkot beserta askot wilayah 5 program Kotaku.
Saturday, August 27, 2016
Audience bersama tim Bappenas dan Wakil Bupati Bantaeng
6:31:00 AM
No comments
Pada Kamis 25 Agustus 2016, tim 32 Bantaeng mengikuti audience yang di fasilitasi oleh BAPPEDA/POKJA PKP. Kegiatan audience ini dihadiri oleh bapak Wakil Bupati Bantaeng bersama SKPD (PU, BAPEDALDA, DINAS KESEHATAN, DINAS SOSIAL, BNPBD & PDAM), tim BAPPENAS dan tim korkot 5 dalam rangka mengatasi persoalan kumuh. Persoalan kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah pusat dan stakeholder. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi persoalan kumuh adalah dengan melakukan kolaborasi. Audience bersama Bappenas merupakan salah satu bentuk kolaborasi dengan mengupayakan program yang ada di pusat dapat berkontribusi dalam mengatasi persoalan kumuh di kabupaten bantaeng. Hal positif yang di lakukan oleh pemerintah kabupaten bantaeng dengan melibatkan tim kotaku dengan hasil baselinenya sebagai salah satu data dalam menangani persoalan kumuh yang ada di kabupaten bantaeng.
Pada kegiatan tersebut bapak Wakil Bupati memberikan sambutan dimana dalam sambutanya bapak wakil bupati menyampaiakan permasalahan kumuh dapat di selesaikan di kabupaten bantaeng berdasarkana pada:
- Konsep
- Implementasi
- Kolaborasi
- Komitmen
- Partisiaptif
- Monitoring dan evaluasi
Dukungan dari pemerintah pusat serta perlibatan masyarakat merupakan kunci sukses dalam mengentaskan permasalahan kumuh hingga 2019 di kabupaten Bantaeng.
Kunjungan lapangan juga dilakukan di salah satu kawasan kumuh yang ada dikelurahan Lembang. Kunjungan lapangan dipimpin oleh BKM Bungung Caradde dan Lurah Lembang. Kunjungan lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung persoalan kumuh yang ada di kelurahan Lembang.
Thursday, August 18, 2016
Transek di Kelurahan Tappanjeng
12:29:00 AM
No comments
Bantaeng, 12 Agustus 2016
Kelurahan Tappanjeng adalah salahsatu wilayah di kecamatan Bantaeng yang masuk dalam prorgam Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) khususnya yang berada di bantaran sungai atau lebih sering disebut kawasan Kampong Toa (jl. Mangga) yang mempunyai 7 lorong dengan luas kawasan kumuh kurang lebih 2,21 Ha.
BKM Mempunyai Kekuatan Besar Dalam Penanganan Kumuh
12:29:00 AM
No comments
Jakarta, 16 Agustus 2016
BKM Merupakan Kekuatan Besar untuk Menyelesaikan Kumuh
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan kekuatan besar untuk
menyelesaikan kumuh. Kalimat itu dilontarkan dengan jelas dan penuh
keyakinan oleh Direktur Pengawasan Permukinan Kementerian PUPR Rina
Farida, dalam kesempatan dialog dengan tim media massa nasional di
kantornya.
Rina melanjutkan, mengapa kekuatan BKM begitu besar karena mereka adalah orang-orang baik yang dipilih oleh masyarakat tanpa pencalonan dan tanpa kampanye. Jadi mereka betul-betul relawan untuk membantu warga di desa/kelurahannya. BKM juga memiliki pengalaman selama bertahun-tahun dalam mengorganisasikan masyarakat mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya pada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), yang diluncurkan pada tahun 1999, dan berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan pada tahun 2007.
Pengalaman panjang dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ini, menurut Rina, menjadi kekuatan besar bagi BKM untuk membantu menyelesaikan kumuh di wilayah masing-masing. Peran BKM yang awalnya fokus pada penanggulanagan kemiskinan “direvitalisasi” menjadi fokus dalam menangani kumuh.
Sejak tahun 2014, PNPM Mandiri Perkotaan selesai. Kementerian PUPR melanjutkan semangat program ini dengan nama program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Menurut direktur yang ramah dan keibuan ini, BKM sebagai dewan amanah memiliki peran yang strategis untuk bersama-sama pemerintah melakukan kolaborasi dalam penanganan dan pencegahan kumuh. Agar memiliki keahlian dalam hal berkomunikasi dan berkolaborasi tersebut, mereka diberi pelatihan soft skill selain pelatiahn teknis, ujarnya.
Di akhir perbincangan Rina menjelaskan bahwa sasaran KOTAKU adalah meningkatkan kualitas kawasan permukiman, pencegahan kumuh dan peningkatan penghidupan di 269 kabupaten/kota dengan luasan kawasan kumuh 23.473 hektar, dimana 18 kota-nya akan berkolaborasi dengan Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP2), yang jumlah lokasi sasarannya sebanyak 20 kabupaten/kota. Selain itu, pada 30 kabupaten/kotanya yang menjadi prioritas keterpaduan peningkatan kualitas kawasan kumuh, KOTAKU akan menjadi bagian kegiatan berkolaborasi dengan program-program dan sumber dana lainnya.
Sumber pembiayaan KOTAKU ini. berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu World Bank, Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank. Selain itu, kontribusi Pemda melalui APBD maupun swadaya masyarakat akan menjadi satu kesatuan pembiayan untuk mencapai target peningkatan kualitas kumuh yang diharapkan, imbuhnya.
BKM Merupakan Kekuatan Besar untuk Menyelesaikan Kumuh
|
Oleh: Tim Sosialisasi Konsultan Manajemen Pusat Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) |
Rina melanjutkan, mengapa kekuatan BKM begitu besar karena mereka adalah orang-orang baik yang dipilih oleh masyarakat tanpa pencalonan dan tanpa kampanye. Jadi mereka betul-betul relawan untuk membantu warga di desa/kelurahannya. BKM juga memiliki pengalaman selama bertahun-tahun dalam mengorganisasikan masyarakat mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya pada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), yang diluncurkan pada tahun 1999, dan berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan pada tahun 2007.
Pengalaman panjang dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ini, menurut Rina, menjadi kekuatan besar bagi BKM untuk membantu menyelesaikan kumuh di wilayah masing-masing. Peran BKM yang awalnya fokus pada penanggulanagan kemiskinan “direvitalisasi” menjadi fokus dalam menangani kumuh.
Sejak tahun 2014, PNPM Mandiri Perkotaan selesai. Kementerian PUPR melanjutkan semangat program ini dengan nama program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Menurut direktur yang ramah dan keibuan ini, BKM sebagai dewan amanah memiliki peran yang strategis untuk bersama-sama pemerintah melakukan kolaborasi dalam penanganan dan pencegahan kumuh. Agar memiliki keahlian dalam hal berkomunikasi dan berkolaborasi tersebut, mereka diberi pelatihan soft skill selain pelatiahn teknis, ujarnya.
Di akhir perbincangan Rina menjelaskan bahwa sasaran KOTAKU adalah meningkatkan kualitas kawasan permukiman, pencegahan kumuh dan peningkatan penghidupan di 269 kabupaten/kota dengan luasan kawasan kumuh 23.473 hektar, dimana 18 kota-nya akan berkolaborasi dengan Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP2), yang jumlah lokasi sasarannya sebanyak 20 kabupaten/kota. Selain itu, pada 30 kabupaten/kotanya yang menjadi prioritas keterpaduan peningkatan kualitas kawasan kumuh, KOTAKU akan menjadi bagian kegiatan berkolaborasi dengan program-program dan sumber dana lainnya.
Sumber pembiayaan KOTAKU ini. berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu World Bank, Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank. Selain itu, kontribusi Pemda melalui APBD maupun swadaya masyarakat akan menjadi satu kesatuan pembiayan untuk mencapai target peningkatan kualitas kumuh yang diharapkan, imbuhnya.
Subscribe to:
Posts (Atom)